PRESTASI DAN KINERJA PEMKOT BAUBAU BERBANDING TERBALIK

Sejak awal, pemerintahan Kota Baubau dibawah kepemimpinan H. AS Tamrin selalu menjadi bahan perbincangan. Tak dapat dipungkiri hampir disetiap lini kehidupan masyarakat baik dijalanan, pasar, lorong dan lainnya selalu membahas gaya kepemimpinan yang dimilikinya. Memang gaya kepemimpinannya terlihat sederhana, namun kesederhanaan yang itu pula telah membunuh sikap ketegasannya. Belum lagi membahas kinerja yang dilakukan selama ini dinilai belum memberikan kontribusi yang pasti terhadap kelangsungan masa depan Kota Baubau. Pemerintahan Tampil-Mesra terlihat lamban dalam menjalankan fungsinya, khususnya berkaitan dalam memberikan pelayanan jasa maupun menunjang fasilitas bagi masyarakat. Memang sering kita mendengar prestasi yang sudah disebutkan oleh pemerintah saat ini, hanya saja prestasi itu tidak sebanding dengan kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Baubau.

Memasuki tahun ke-dua pemerintahan Tampil Mesra pada tahun 2014 yang lalu, tercatat ada 22 prestasi yang di torehkan oleh pemerintah Kota Baubau. Disisi lain juga pada tahun yang sama mendapat predikat yang bobrok oleh Kementrian Dalam Negeri RI. Sejumlah prestasi itu diraih mulai dari tingkat daerah, nasional muapun manca negara. Diantara prestasi yang diraih Kota Baubau dalam ajang tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain, juara Umum Jambore PKK 2014, juara 1 KB Kesehatan dan sebagainya. Untuk tingkat nasional, juara 1 perpustakaan kelurahan, pemilihan guru berprestasi, paskibraka, serta menjadi duta nasional lingkungan sehat sanitasi total berbasis masyarakat. Sementara prestasi mancanegara, Kota Baubau menjadi anggota Global Social Economy Forum mewakili Indonesia dan sebagainya (Baca ButonPos:31/12/2014). Akan tetapi benarkah prestasi itu memang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Apakah dari prestasi yang didapat ini berdampak langsung di rasakan oleh masyarakat.? Seberapah pentingkah prestasi ini seolah menjadi hal yang fantastis di capai oleh pemerintahan Tampil Mesra.? Apakah prestasi ini telah menunjukan kinerja yang baik oleh pemerintah Kota Baubau? Tentu tidak, lagi pula prestasi yang didapat tidak semua berdasarkan hasil kinerja pemerintahaan kali ini, melainkan juga pengaruh dari estafet pemerintahan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil evaluasi Kemendagri yang dirilis pada 24 April 2014 yang lalu. Dari 91 Kota di Indonesia, kinerja pemerintah Kota Baubau berada pada peringkat paling terendah se-Indonesia. Dengan demikian prestasi yang dicapai tersebut berbanding terbalik dengan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Tidak hanya di atas kertas seperti prestasi yang di banggakan oleh pemerintah, penilaian kinerja tersebut realitanya juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang mulai resah terhadap kinerja pemerintah. Informasi ini memang sangat mengecewakan tetapi penting untuk menjadi bahan pertimbangan walikota Baubau untuk bersikap lebih tegas lagi.

Ada tiga hal yang menjadi variabel penilaian itu, yaitu Laporan Penyelenggaran pemerintahan Daerah (LPPD). Kemudian laporan keterangan dan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ), dan informasi laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (ILPPD). Sumber informasi yang menjadi indikator penilaian ini tentu di peroleh berdasarkan dari hasil pelaporan yang akurat serta jelas untuk di pertanggungjawabkan. Penilain tersebut dilihat melalui indikator kinerja kunci (IKK) yang berfungsi sebagai alat ukur utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara tekhnis indeks capaian kinerja dilihat melalui indikator kunci tersebut diatur pada PP.No.06 tahun 2008 maupun KEPMENDAGRI No.73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Secara umum ada 2 aspek yang dapat dilihat yaitu: berkaitan tentang Pengambilan Kebijakan dan pelaksanaan Kebijakan. Dari kedua aspek ini saja, ketika melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintahan H.AS.Tamrin secara empirik memang masih jauh dari harapan.

Berkaitan dengan hal ini Walikota harus mengambil langkah lebih cepat untuk menyikapi problem yang di hadapi oleh Pemeriintah Kota Baubau. Kualitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang di miliki Pemkot Baubau. Karena sesungguhnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah SKPD sebab mereka yang menjabarkan mimpi sang Walikota sesuai dengan Visi Misinya melalui rencana kerja yang akan disusun. Tetapi bukan berarti Walikota tidak memliki peran didalamnya, selaku pimpinan berhak untuk mengontrol dan mengevaluasi masing-masing Dinas. Oleh karenanya melihat kinerja yang rendah seperti ini langah utama yang harus dilakukan yaitu langsung menyikapi kepada setiap dinas yang tidak becus dalam bekerja. Tidak perlu terlalu banyak curhat/mengeluh di setiap pertemuan maupun dalam media cetak.

Menurut Prof Tjipta Lesama curhat merupakan cara komunikasi yang salah bila dilakukan terus menerus oleh kepala pemerintahan. Sering curhat hanya akan menimbulkan sikap antipatik dari masyarakat kepada pemimimpinya. Sudah terlalu sering kita mendengar Walikota akan memberikan warning, teguran, sanksi dan yang lainya. Akan tetapi pernyataan itu seolah politis dan tidak pernah di jalankan secara serius. Walikota Baubau seolah tidak tegas dalam mengamputasi bagi setiap kepala SKPD yang tidak kompetibel jika dibandingkan dengan tahun pertama kepemimpinannya yang sangat berani memutasi, mengangkat dan memberhentikan para pegawai meski sangat kontroversi dan melanggar aturan. Prestasi yang dicapai selama ini tidak sesuai dengan realita kinerja pemerintahan Tampil-Mesra yang tidak pernah melakukan terobosan baru. Jika hal ini terus di biarkan begitu saja, maka sudah pasti kondisi Kota baubau yang tadinya sudah mantap malah akan semakin merosot.